Hapus Palestina Dari Peta, Israel Bikinkan Negara Baru
Kementerian Pariwisata Israel menggunakan sebuah kampanye iklan, yang menyebut "Experience Israel" (Merasakan Israel), dalam sebuah usaha untuk menarik perhatian turis untuk mengunjungi negara tersebut. Tetapi kementerian menghapus secara keseluruhan Palestina dari peta dengan menghapuskan arahan apa pun kepada wilayah Palestina.
Kampanye Solidaritas Palestina (The Palestine Solidarity Campaign / PSC) melaporkan bahwa pemindahan wilayah Palestina dari sebuah peta yang digunakan dalam promosi dari Israel sebagai sebuah tujuan wisata dibawa kepada perhatian dari Otoritas Standar Periklanan (Advertisinng Standards Authority / ASA).
PSC mengirim surat dengan kata-kata keras, dan meminta bahwa tampilan dan peta yang menyesatkan tersebut dihapuskan dari lokasi tampilannya pada London Underground.
Iklan "Experience Israel" diproduksi oleh Longwood Holidays, bekerjasama dengan ThinkIsrael.com dan Kementerian Pariwisata Israel.
PSC mengatakan bahwa seharusnya keluhannya disetujui, hal ini akan menjadi yang kedua kalinya daalam kurun kurang dari dua tahun bahwa ASA telah mengeluarkan sebuah putusan terhadap ThinkIsrael.com karena memproduksi peta palsu dalam iklannya.
Peta yang menyesatkan tersebut menunjukkan Tepi Barat terjajah, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan terjajah sebagai bagian dari Negara Israel, walaupun daerah keempat yang disebutkan merupakan daerah di bawah pendudukan.
Dalam hal ini, penting untuk mencatat bahwa Resolusi PBB 242 yang meminta Israel untuk menarik diri dari Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, yang merupakan wilayah Palestina.
Namun Israel memilih untuk melanggar resolusi legitimasi internasional, dan mempertahankan pendudukannya di daerah Palestina dan dataran tinggi Syria, Golan.
Kebijakan Israel menghapuskan Palestina dari peta bukanlah sesuatu yang baru, karena hal ini telah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun, sebagaimana semua iklan dari Israel tidak menyebutkan wilayah Palestina. Salah satu contoh utama dari pelanggaran tersebut merujuk pada Bethlehem, tempat lahir dari Nabi Isa, sebagai bagian dari Israel.
Selain itu, sebuah radio Ibrani pada Senin mengungkap bahwa Knesset Israel akan membahas segera sebuah rancangan hukum yang diperkenalkan oleh anggota persatuan partai nasional Zionis Aryeh Eldad meminta untuk mempertimbangkan Yordania menjadi negara bagi orang-orang Palestina.
Radio tersebut mengutip Eldad seperti yang dikatakan bahwa hukum tersebut akan memastikan keamanan Israel dan menemui panggilan komunitas internasional untuk memberikan warga Palestina sebuah negara.
Partai persatuan Zionis Nasioanl, yang dianggap partai Israel paling ultra-ekstrimis, telah menyebarkan selebaran pada Desember 2002 diantara penumpang-penumpang Palestina yang melakukan perjalanan melewati jembatan Al-Karama pada perbatasan Yordania mendesak mereka untuk menetap di Yordania sebagai negara yang ada dimana mereka dapat hidup jauh dari pendudukan.
Selebaran-selebaran tersebut, ditulis dengan huruf Ibrani dan Arab, dibaca: "Kami berharap anda melakukan sebuah perjalanan yang aman menuju negara Palestina yang benar-benar ada, dimana orang-orang Palestina menyusun 75 persen dari jumlah penduduknya. Anda telah mengambil langkah yang tepat ketika anda memutuskan untuk bergabung dengan saudara anda; di negara baru anda, anda tidak akan menderita dari penduduknya, dan anda akan dapat menacalonkan diri anda sendiri dan memilih parlemen anda sendiri… sebagai bagian dari sebuah rencana regional. Ekonomi anda, argrikultural, infrastruktur dan air akan lebih berkembang dengan bantuan internasional."
Dalam konteks lain, Anggota parlemen Yemeni Abdullah Khairan pada Selasa menyatakan bahwa inisiatif perdamaian Arab tidak menerima tanggapan positif apa pun dari pendudukan Israel, tetapi lebih menanggapi dengan lebih banyak pembunuhan dan kekerasan terhadap Palestina.
Selama hari budaya Palestina yang diadakan di Sanaa dalam rancangan kampanye populer Yemeni untuk merayakan Yerusalem sebagai ibu kota dari budaya Arab untuk tahun 2009, Anggota Parlemen Khairan dengan kuat mencela beberapa pemimpin-pemimpin Arab karena menerima pejabat-pejabat Israel di negara mereka ketika Gaza masih menderita dari pembalikan perang Israel yang tidak adil.
Pembuat undang-undang Yemeni menekankan bahwa hak Palestina adalah sebuah hak pengesahan dijamin oleh semua konvensi dan hukum internasional, memanggil Muslim untuk membantu warga Palestina kembali ke tanah yang dirampas oleh semua hal yang mungkin.
Posting Komentar